Calon Pejabat Tinggi, atau Siswa-Siswi TK?

15:29



Saya tidak akan menyebut frasa “calon pemimpin”, karena sekali lagi, makna pemimpin itu luas dan bias. Mungkin bagi calon gubernur, lebih tepat apabila disebut sebagai calon pejabat saja. Namun tentunya, bukan itu yang akan kita bahas.

Masih ingat kampanye akbar para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta?? Seperti biasa, kampanye-kampanye akbar ini dilakukan di ruang terbuka, dengan massa yang banyak, layaknya konser musisi ternama. Tak mengapa. Orasi banal yang diserukan oleh para pasangan calon, juga sudah biasa. Menyanyikan yel-yel tertentu, juga bukan hal yang asing lagi. Namun, ada satu hal yang konyol pada kampanye akbar ketiga pasangan calon: kehadiran "para pembesar".


Karena Agus Harimurti Yudhoyono diusung oleh Partai Demokrat, dan karena sang Ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah petinggi di partai tersebut, maka sang Ayah kemudian hadir di atas panggung kampanye akbar, dan seolah menjadi "raja" yang mempromosikan sang "pangeran". Sementara itu, karena Basuki Tjahaja Purnama memutuskan untuk diusung oleh PDI (setelah sebelumnya sesumbar berniat maju lewat jalur independen), maka Megawati Soekarno Putri, petinggi dari partai tersebut juga turut hadir, dan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh SBY. Hampir tak ada bedanya dengan Anies Baswedan, calon yang diusung oleh Gerindra, yang dalam kampanye akbarnya turut menampilkan orasi Prabowo Subianto, petinggi partai tersebut. Padahal, masih lekat dalam ingatan kita, kritik-kritik yang disampaikan oleh Anies Baswedan saat menjadi juru bicara pemenangan Jokowi-JK dalam pemilihan presiden 2014.


Saat ketiga tokoh besar tersebut berorasi, para calon gubernur berikut wakil-wakilnya, tak ubahnya seperti siswa-siswi Taman Kanak-Kanak, yang didampingi oleh guru dan orangtua murid. Mereka mencoba berkarya, mencoba untuk jadi jagoan, tetapi pesonanya dan integritasnya toh seperti tak mampu menyaingi para petinggi yang hadir.


Siapa Pejabat Tertinggi?


Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tiap partai, ada "dedengkot" yang akan senantiasa dihormati dan dituankan. Tak hanya oleh para anggota partai setingkat "kremi", tetapi juga anggota partai yang mencalonkan dirinya menjadi pejabat daerah tertentu. Hal ini juga tidak sekadar terjadi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, tetapi juga di tempat lain. Selama pasangan calon masih diusung oleh partai tertentu, dan dirinya bukanlah termasuk dalam pimpinan tertinggi, maka selama itu pulalah, tokoh-tokoh yang ditinggikan itu akan hadir dan mencuri panggung.


Mungkin dalam dunia politik, fenomena ini sangatlah wajar dan biasa. Toh, para pasangan calon ini semacam "dibina" dan "dibantu" oleh partai dan para petingginya, sehingga tak mungkin mereka bertindak kurang sopan apalagi kurang ajar. Tetapi, melihat para calon pejabat, yang katanya akan memandu rakyat dalam pemerintahan, malah justru dipandu oleh petinggi partai, rasanya konyol saja. Rasanya, mereka hanya seperti boneka Susan-nya para petinggi, yang tidak punya kekuasaan penuh atas wilayah tertentu.

Fenomena ini tak ubahnya seperti seorang anak dari pengusaha besar, yang diberi amanah untuk memimpin perusahaan sang Ayah: meskipun dia dihormati oleh para karyawan di dalam perusahaan tersebut, tetap saja, sang Anak tidak akan mampu "terlepas" dari perintah dan anjuran sang Ayah dalam memimpin perusahaan tersebut.

Jadi, kalau sudah terpilih nanti, siapa yang sebetulnya pantas kita panggil dengan sebutan "Gubernur"? Apakah ketiga pasangan calon, atau ketiga pemimpin tertinggi partai tadi?

Foto: berbagai sumber

You Might Also Like

0 komentar

Our Shop

Subscribe